Chairman LNA
Spesialist Strategi Bisnis & GRC
Di tengah gejolak ekonomi global akibat perang tarif, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak hanya perlu menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga harus memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan yang tersedia untuk memperkuat daya tahan sektor riil.
Sebagai contoh instrumen kunci yang dapat dimaksimalkan adalah relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia dan penguatan program kredit mikro.
- Optimalisasi Relaksasi GWM untuk Meningkatkan Likuiditas:
Bank Indonesia seringkali memberikan relaksasi GWM dalam situasi ekonomi yang menantang, termasuk selama krisis perdagangan. BPD dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan beberapa cara:- Meningkatkan Penyaluran Kredit: Dengan berkurangnya kewajiban penyimpanan dana di BI, BPD memiliki lebih banyak likuiditas yang dapat dialirkan ke sektor produktif, terutama UMKM dan industri kecil. Prioritas dapat diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh perang tarif, seperti pengusaha yang bergantung pada bahan baku impor.
- Penurunan Suku Bunga Pinjaman: Tambahan likuiditas memungkinkan BPD menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif, sehingga meringankan beban pelaku usaha yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya produksi.
- Pembiayaan Proyek Pemulihan Ekonomi: Dana hasil relaksasi GWM dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur kecil atau program padat karya yang digerakkan oleh pemerintah daerah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Penguatan Kredit Mikro untuk Melindungi Pelaku Usaha Kecil:
Kredit mikro merupakan salah satu senjata ampuh BPD dalam menjaga stabilitas ekonomi akar rumput di tengah ketidakpastian global. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:- Ekspansi Akses Kredit Mikro: BPD dapat memperluas jangkauan kredit mikro kepada pedagang kecil, petani, dan pengrajin yang biasanya kesulitan mengakses pembiayaan bank umum. Program ini dapat dipadukan dengan pendampingan teknis untuk meningkatkan produktivitas.
- Skema Khusus untuk Sektor Rentan: Misalnya, kredit mikro dengan bunga rendah bagi pengusaha yang terdampak kenaikan harga bahan baku impor, atau pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha yang ingin beralih ke bahan baku lokal.
- Integrasi dengan Platform Digital: BPD dapat berkolaborasi dengan fintech atau platform digital untuk mempercepat proses penyaluran kredit mikro, sekaligus membantu penerima kredit memasarkan produk mereka secara online guna mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.
- Penyaluran kredit dilakukan dengan linkage dengan misal Pegadaian atau PNM.
- Penguatan GRC dalam tata kelola kredit serta penguatan SDM
- Sinergi dengan Kebijakan Pemerintah untuk Efek Lebih Besar:
Agar dampaknya lebih terasa, BPD perlu menyelaraskan strateginya dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti:- Memperkuat Program KUR (Kredit Usaha Rakyat): BPD dapat menjadi ujung tombak penyaluran KUR dengan tambahan insentif bagi sektor-sektor prioritas di daerah.
- Kolaborasi dengan OJK dan BI: Misalnya, memanfaatkan program penjaminan kredit atau pembiayaan bersama (co-financing) untuk mengurangi risiko dan memperluas akses pembiayaan.
- Edukasi Keuangan: BPD dapat mengadakan pelatihan dan sosialisasi bagi UMKM tentang cara mengelola keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi, termasuk memanfaatkan kredit mikro dan menghadapi fluktuasi harga.
Dengan memanfaatkan relaksasi GWM untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat program kredit mikro, BPD dapat menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi daerah di tengah dampak perang tarif global. Langkah ini tidak hanya akan membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara BPD, pemerintah, dan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk melewati tantangan ini dengan lebih tangguh.
Disclaimer On,
Pemilihan Strategi tergantung pada konteks internal perusahaan dan faktor eksternal dengan stakeholder.
Ferry Hermansyah
Chairman LNA
Spesialist Strategi Bisnis & GRC